UU LKM Disahkan, OJK Jadi Pengatur dan Pengawas

By on December 12, 2012

Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa, 11 Desember 2012. Dalam Undang-undang yang telah dibahas sejak 2011telah memberikan mandat kepada OJK dalam perizinan, pengaturan dan pengawasan.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan pihaknya sudah mendengar tentang pengesahan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan pengaturan dan pengawasan bagi LKM diserahkan kepada OJK. “Akan kami laksanakan mandat tersebut dengan baik,” ujarnya kepada Bisnis Selasa (11/12/2012).

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, UU LKM diharapkan bisa membantu pemberdayaan masyarakat kecil di pedesaaan. Caranya, melalui akses pada pendanaan atau kredit mikro. “Ini bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya di Jakarta kemarin (11/12).

Menurut Agus Marto, UU LKM akan berlaku efektif 2 tahun usai diundangkan. Karena itu, lembaga-lembaga keuangan mikro di desa-desa yang saat ini masih belum berbadan hukum, nanti wajib berbadan hukum, minimal menjadi koperasi, pada 2015. “Kalau yang sudah cukup besar, seperti koperasi, bisa naik tingkat menjadi BPR (bank perkreditan rakyat),” katanya.

Saat ini ada sekitar 600 ribu LKM yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian diantaranya dalam bentuk lumbung desa atau perkumpulan semacam koperasi yang melayani simpan pinjam untuk warga masyarakat di wilayah tertentu, seperi desa atau kecamatan.

You must be logged in to post a comment Login