Birokrasi Entrepreneurship

by admin | Wednesday, Sep 12, 2012 | 90 views

Kewirausahaan atau “entrepreneurship” makin dirasakan urgensinya saat ini. Bukan hanya untuk bisnis, kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok-sosok entrepreneur di berbagai bidang dan wilayah kerja, apakah Business Entrepreneur yang berkaitan dengan dunia usaha, Academic Entrepreneur yang berkaitan dengan pendidikan, Social Entrepreneur atau wirausaha kemasyarakatan dan Government Entrepreneur yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

Konsep pemerintahan wirausaha atau birokrasi entrepreneurship hadir untuk mengubah perilaku birokrasi yang cenderung tidak efisien atau mengubah pemerintahan yang bersifat tradisional atau sangat birokratis. Pemerintah entrepreneur berarti pemerintah mempunyai semangat kewirausahaan berupa kinerja birokrasi yang inovatif dalam memberikan pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui, praktik birokrasi di negeri ini mulai dari tingkat RW sampai tingkat pusat sangat lambat. Sangat jarang muncul birokrat yang berani mengambil keputusan untuk lebih cepat, lebih murah, lebih efektif dalam pelayanan. Padahal, di era perubahan yang serba cepat justru pelayanan birokrasi dituntut untuk semakin cepat, makin murah, makin efektif, serta memberikan pelayanan prima pada publik.
Birokrasi entrepreneurship atau upaya mewirausahakan birokrasi bukanlah menjadikan birokrat atau kantor dinas/instansi “berbisnis” untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya, upaya mentransformasikan semangat kewirausahaan atau mengubah mental para birokrat dari mental penguasa menjadi mental melayani.

Birokrasi entrepreneurship sangat penting diterapkan di Indonesia melihat performa birokrasi di Indonesia yang sangat buruk. Survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010 menunjukkan, tiga negara –Indonesia, India, dan Filipina– menunjukkan performa birokrasi yang buruk di Asia. Sedangkan Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. (republika.co.id, 2/6/2010).

Sementara itu, Forum Indonesia Untuk Transparansi Aggaran (Fitra) mencatat terdapat 11 pemeritah kabupaten/kota di Indonesia yang 70% anggarannya hanya habis untuk gaji pegawai. Secara nasional Fitra juga mencatat ada 291 daerah yang menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai lebih dari 50%. ironisnya, jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135% dibanding tahun 2011 yang hanya 124 daerah. Para pemda ini terancam dalam jurang kebangkrutan.(DetikFinance, 8/4/2012).

Kajian tentang mewirausahakan birokrasi atau mewujudkan pemerintahan entrepreneur diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Osborne dan Gaebler dalam bukunya Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Lahirnya konsep ini akibat menurunnya kepercayaan masyarakat Amerika pada saat itu terhadap pemerintah yang menjalankan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien.

Teori ini menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak hanya diterapkan ada sektor privat namun juga pada sektor publik, meskipun tujuannya berbeda. Sektor privat berorientasi pada profit sedangkan sektor publik orientasi pada pelayanan prima. Menurut Osborne dan Gaebler, mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik tidaklah mudah, karena birokrasi sudah terlanjur memiliki citra buruk dan sikap mental yang kurang terpuji.

Birokrasi enterpreneurship sesungguhnya bisa dilakukan dengan terebih dahulu mengubah mindset birokratnya. Dengan demikian, tantangan terbesar dalam membangun paradigma entreprenuership adalah menjadikan mindset pimpinan daerah dan segenap aparatur pemerintahan untuk berfikir efisien, efektif dan sistematis dan kemudian menjadikannya sebagai budaya dalam pemerintahan.

Mewirausahakan birokrasi berarti mengubah sikap mental dan sistem dari birokrasi yang kolot, kaku, birokrasi yang berpolitik, kultur kerja yang bersifat irasional serta struktur yang hierarkis. Organisasi pemerintah perlu melakukan penataan ulang berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Permasalahan utama yang muncul dalam mewirausahakan birokrasi di pemerintahan daerah pada dasarnya terletak pada instansi/ dinas Pemda itu sendiri. Sejauh mana pelaku birokrasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan organisasi internal maupun di masyarakat, seberapa besar usaha pemerintah daerah untuk mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik dan bagaimana mereka menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi merupakan langkah-langkah yang harus diambil secara tepat.

Secara konseptual, birokrasi, sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor di luar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik ataupun jahat, yaitu manusia yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, tempat birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan, dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup di dalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar atas visi dan misi pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan utama atas ideologi apa yang akan dijadikan landasan pembangunan pemerintahan, akan menentukan terbuka atau tidaknya harapan, bagi upaya penciptaan pemerintahan yang baik itu. Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai, bila ideologi yang menjadi pilihan adalah ideologi yang paling benar. Di atas ideologi yang paling benar itulah, akan dibangun sistem yang baik dan individu-individu yang tangguh.

Sistem Islam (syariat Islam) telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kemampuannya bertahan hidup dalam rentang waktu yang demikian panjang (lebih 12 abad), dengan berbagai macam penyimpangan dan pengkhianatan oleh para penyelenggaranya, telah menegaskan kapabilitas sistem yang belum ada tandingannya sampai saat ini, bahkan hingga akhir zaman.

Dengan demikian, jawaban atas kebutuhan akan hadirnya pemerintahan yang baik itu adalah dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, serta syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan syariat Islam itulah, kita membangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang andal. Wallahu alam

Like it? Share it!

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.